ptaskes.com – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menjelaskan bahwa Wakil Presiden RI ke-6, Try Sutrisno, menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia tidaklah seperti parlementer atau presidensial barat, melainkan merupakan sistem unik yang bersumber dari Pancasila. MPR RI dianggap sebagai lembaga tertinggi negara yang merumuskan haluan negara.
Setelah dilantik sebagai Pimpinan MPR RI pada tahun 2019, Bamsoet dan pimpinan MPR lainnya berkunjung ke Try Sutrisno untuk meminta nasihat. Sekarang, menjelang akhir masa jabatan, MPR RI kembali bersilaturahmi dengan Try Sutrisno untuk membahas draf rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai panduan pembangunan bangsa.
Bamsoet menyatakan bahwa draf PPHN akan diserahkan kepada MPR RI periode berikutnya agar pembangunan bangsa bisa berjalan berkesinambungan. Dengan adanya PPHN, para calon pemimpin di masa depan tidak akan kesulitan merumuskan visi dan misi, cukup menyesuaikan dengan PPHN yang telah ditetapkan.
Selain itu, MPR RI sedang menyiapkan kajian tentang perbaikan sistem politik dan ketatanegaraan sesuai dengan nilai Pancasila. Mereka juga mengkaji usulan Try Sutrisno mengenai pentingnya kembali ke UUD 1945 asli untuk kemudian disempurnakan melalui adendum, termasuk ketentuan peralihan agar lembaga negara yang berdiri dari amandemen tetap eksis.
Bamsoet juga menjelaskan bahwa setelah pertemuan dengan Try Sutrisno, MPR RI akan melanjutkan silaturahmi dengan tokoh-tokoh penting seperti Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pandangan terkait hasil amandemen konstitusi yang dilakukan MPR RI dan sejauh mana cerminan kehidupan kebangsaan sesuai dengan cita-cita awal amandemen tersebut.