Pemimpin Oposisi Menduduki Puncak Jajak Pendapat Korea Menghadapi Putusan Pemakzulan Yoon

Pada April 2025, politik Korea Selatan mengalami perubahan signifikan setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Pemimpin oposisi, Lee Jae-myung, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Partai Demokrat, mengundurkan diri dari posisinya untuk fokus pada pencalonannya sebagai presiden dalam pemilihan yang dijadwalkan pada 3 Juni 2025. Lee, yang memimpin dalam jajak pendapat dengan dukungan 34%, menekankan pentingnya mengatasi ketimpangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan melalui investasi besar-besaran dalam teknologi dan pengembangan sumber daya manusia.

Pemakzulan Yoon terjadi setelah deklarasi darurat militer yang kontroversial pada Desember 2024. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan secara bulat menyetujui pemakzulan tersebut, menyebut tindakan Yoon sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi dan konstitusi. Keputusan ini memicu perayaan di kalangan oposisi dan kelompok hak asasi manusia, yang memandangnya sebagai kemenangan demokrasi.

Pemimpin Oposisi Menduduki Puncak Jajak Pendapat Korea

Setelah pemakzulan, Perdana Menteri Han Duck-soo menjabat sebagai penjabat presiden. Meskipun ada spekulasi bahwa oposisi mungkin akan berupaya memakzulkan Han, mereka memilih untuk tidak melakukannya. Lee Jae-myung menekankan bahwa terlalu banyak pemakzulan dapat menyebabkan kekacauan dalam pemerintahan dan mengusulkan pembentukan badan konsultatif nasional untuk menstabilkan situasi politik.

Dalam jajak pendapat terbaru, Lee Jae-myung tetap menjadi calon presiden terdepan.

Situasi politik saat ini mencerminkan ketegangan antara konservatif dan progresif di Korea Selatan. Sementara Lee Jae-myung dan Partai Demokrat menekankan pentingnya demokrasi dan transparansi, pihak konservatif berusaha mempertahankan pengaruh mereka di tengah perubahan yang cepat. Pemilihan presiden mendatang akan menjadi penentu arah politik negara ini, dengan Lee Jae-myung sebagai kandidat utama dari kubu oposisi.