PTASKES – Jusuf Kalla, mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009, mengatakan butuh ratusan miliar rupiah untuk mengisi posisi ketua umum partai. Hal itu disampaikannya dalam paparannya pada seminar ‘Pemuda untuk Politik’ di gedung DPR RI, Senin (31/7).
JK awalnya menceritakan prosesnya memasuki dunia politik. Ketika terjun ke dunia politik, ia meninggalkan dunia bisnis dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada era Gus Dur. “Saya titip pengusaha mau apa, kalau saya jadi menteri saya tidak bisa jadi pengusaha.
Pengusaha saya saya titipkan ke adik saya, saya wariskan ke anak saya,” kata JK. JK percaya bahwa karir seseorang, termasuk dirinya sendiri, terhuyung-huyung. Kemudian ia juga menyebutkan jabatan yang pernah dijabatnya, mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik.
Selain itu, JK juga menyinggung posisi Ketum Golkar yang biasa dijabat para pemimpin negara. JK sendiri pernah menjadi ketua Partai Beringin. Saat itu, ia menjadi Ketum setelah terpilih menjadi wakil presiden menyusul Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dengan posisinya sebagai wakil presiden, JK mengakui biaya yang dikeluarkan untuk menjadi presiden Golkar saat itu kecil. JK menyebut kondisi itu sangat berbeda dengan saat ini. Dia mengatakan, biaya yang harus dikeluarkan untuk menduduki kursi kepresidenan Golkar saat ini sangat tinggi.
“Karena Golkar suka presidennya jadi kepala negara, saya paling tinggi waktu itu, kuotanya hampir kecil sekali. Kalau mau jadi presiden Golkar sekarang, jangan tunggu kalau belum punya Rp. Modalnya 500-600 miliar,” ujarnya. JK mengatakan, hal itu tidak hanya terjadi di Golkar, tapi hampir di semua partai politik di Indonesia.
“Hampir semua partai seperti itu kecuali partai yang pendirinya masih ada, seperti PDIP, seperti NasDem, tetapi partai yang sudah go public, sehingga pemilihannya membutuhkan banyak biaya,” ujarnya.