Pengacara Terakreditasi ICC Tolak Klaim Penangkapan Duterte Yang Tanpa Surat Perintah
Pada awal 2023, isu penangkapan mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, kembali mencuat. Beberapa pihak mengklaim bahwa penangkapannya terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan dalam operasi antinarkoba. Perdebatan muncul karena ada yang menilai penangkapan ini tidak sah, sebab tidak didasari surat perintah yang sesuai hukum internasional.
Namun, sejumlah pengacara terakreditasi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) membantah klaim tersebut. Mereka menegaskan bahwa hukum internasional yang berlaku harus menjadi dasar dalam kasus ini, bukan hanya prosedur hukum nasional Filipina.
Latar Belakang Kasus ICC Tolak Klaim Penangkapan Duterte
Rodrigo Duterte menjabat sebagai Presiden Filipina dari 2016 hingga 2022. Ia dikenal dengan kebijakan kerasnya dalam memberantas narkoba, yang menyebabkan ribuan kematian. Banyak pihak menuduh Duterte melanggar hak asasi manusia karena operasi tersebut sering kali tidak didasarkan pada proses hukum yang jelas.
Pada 2018, ICC mulai menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kebijakan Duterte. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di Filipina terkait kemungkinan penangkapannya oleh otoritas internasional.
Persoalan Surat Perintah Penangkapan
Beberapa pihak berpendapat bahwa penangkapan Duterte oleh ICC tidak memiliki dasar hukum karena tidak ada surat perintah. Pengacara ICC menjelaskan bahwa prosedur hukum internasional berbeda dengan hukum nasional. ICC memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan berdasarkan keputusan pengadilan internasional, meskipun negara terkait menolak atau tidak mengakui yurisdiksi ICC.
ICC berhak mengeluarkan surat perintah terhadap individu yang diduga terlibat dalam kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Oleh karena itu, meskipun Duterte tidak dikenai surat perintah dari pengadilan Filipina, ICC tetap dapat mengeluarkan surat perintah terhadapnya.
Penolakan Klaim oleh Pengacara ICC
Pengacara ICC menegaskan bahwa penangkapan Duterte bukan tindakan tanpa dasar hukum. ICC tidak terikat oleh prosedur hukum domestik Filipina. Surat perintah penangkapan dikeluarkan setelah proses investigasi dan persetujuan hakim ICC, tanpa memerlukan otorisasi dari pengadilan nasional.
Selain itu, prosedur ICC bertujuan memastikan akuntabilitas bagi pelaku kejahatan serius. Pengacara ICC menolak klaim bahwa penangkapan Duterte tidak sah karena tidak didasarkan pada hukum domestik. Mereka menegaskan bahwa hukum internasional lebih tinggi dalam kasus ini.
Klaim bahwa penangkapan Duterte dilakukan tanpa surat perintah tidak memiliki dasar kuat dalam hukum internasional. ICC memiliki prosedur hukum sendiri yang berlaku dalam kasus kejahatan serius. Penegakan hukum internasional bertujuan menjamin keadilan dan akuntabilitas, sehingga tuduhan bahwa penangkapan Duterte tidak sah perlu ditinjau dalam konteks hukum yang lebih luas.
